Menu

Mode Gelap
Tiga Nama “Gerbong IPDN” Masuk Tiga Besar Bursa Sekda Pemalang, Kandidat Non-IPDN Dipastikan Tersingkir Siswa Meninggal Dunia Diduga Usai Dikeroyok Lima Teman, Polisi Tunggu Hasil Otopsi KPK Geledah Ruang Kerja Bupati Pemalang, Tiga Koper Besar Dibawa Masuk ke Kantor Bupati Setelah Anom Ditahan KPK, Nurkholes Ditunjuk Jadi Plt Bupati Pemalang Babak Baru Kasus OTT Pemalang, Rumah Bupati Anom Widiyantoro Resmi Disegel KPK KPK OTT Bupati Pemalang, 21 Orang Diamankan dan Uang Tunai Lebih Rp2 Miliar Disita KPK Segel Dua Rumah di Pemalang dan Ruang Kepala DPU, Salah Satunya Dikaitkan dengan Kontraktor Lingkaran Bupati

Hukum

GRIB JAYA Pemalang Serukan Aksi Unjuk Rasa, Tuntut DPRD Hentikan Pemborosan Anggaran

badge-check


					GRIB JAYA Pemalang Serukan Aksi Unjuk Rasa, Tuntut DPRD Hentikan Pemborosan Anggaran Perbesar

SuaraPemalang.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GRIB JAYA Kabupaten Pemalang mengumumkan akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPRD Pemalang pada Senin, 1 September 2025.

Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap kebijakan tunjangan perumahan serta kegiatan kunjungan kerja DPRD yang dinilai hanya menghamburkan uang rakyat tanpa manfaat nyata bagi masyarakat.

Ketua DPC GRIB JAYA Pemalang, Muliadi, menyampaikan bahwa masyarakat tidak boleh tinggal diam melihat praktik pemborosan anggaran yang dilakukan oleh wakil rakyat.

Menurutnya, setiap kunjungan kerja DPRD menghabiskan anggaran hingga Rp400 juta, dan dalam sebulan bisa mencapai tiga kali kunjungan dengan total sekitar Rp1,2 miliar.

“Diam bukan lagi pilihan. Saatnya rakyat bangkit dan melawan para politisi penghisap uang rakyat,” tegas Muliadi dalam rilis resminya.

Aksi yang akan dimulai pukul 09.00 WIB ini mengusung tema “Menolak Tunjangan Perumahan dan Kunjungan Kerja DPRD Pemalang yang Menghamburkan Uang Rakyat”.

GRIB JAYA mengajak seluruh elemen masyarakat yang peduli untuk turut hadir menyuarakan aspirasi di Gedung DPRD Pemalang.

GRIB JAYA menilai, anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat justru habis untuk fasilitas mewah dan perjalanan wakil rakyat.

Sementara itu, anggota DPRD Pemalang dari Fraksi PKB, Heru Kundhimiarso, saat dimintai tanggapan terkait rencana aksi demo tersebut menyatakan bahwa pihaknya menghormati setiap aspirasi masyarakat.

“Ya silakan saja, tidak apa-apa. Itu hak demokrasi. Siapapun boleh menyampaikan pendapatnya secara terbuka. Kami (DPRD) harus selalu siap untuk dikritisi kinerjanya,” ujarnya.

Oleh karena itu, aksi ini diharapkan menjadi momentum masyarakat Pemalang untuk menyampaikan ketidakpuasan dan menuntut perubahan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending di Hukum