Menu

Mode Gelap
Tiga Nama “Gerbong IPDN” Masuk Tiga Besar Bursa Sekda Pemalang, Kandidat Non-IPDN Dipastikan Tersingkir Sidak Ketua TP PKK ke RSUD M Ashari, Dengarkan Langsung Suara Pasien dan Tinjau Perubahan Layanan BRI Beri Apresiasi Agen BRILink Terbaik di Pemalang, Aldila Savarela Nor Turun Langsung BRI Peduli Perkuat Sarana Pendidikan Keagamaan melalui Pavingisasi MDT Riyadlatul Uqul Pakembaran BRI Peduli Hadir untuk Pendidikan, MDT Walisongo Kebongede Terima Bantuan Pembangunan Sarana Dari Solo hingga Salatiga, DPC PDIP Kabupaten Pemalang, All Out Semarakkan Bulan Bung Karno Ratusan Jemaah Haji Pemalang Tiba di Tanah Air, Bupati Anom: Semoga Menjadi Haji Mabrur

Hukum

GRIB JAYA Pemalang Serukan Aksi Unjuk Rasa, Tuntut DPRD Hentikan Pemborosan Anggaran

badge-check


					GRIB JAYA Pemalang Serukan Aksi Unjuk Rasa, Tuntut DPRD Hentikan Pemborosan Anggaran Perbesar

SuaraPemalang.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GRIB JAYA Kabupaten Pemalang mengumumkan akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPRD Pemalang pada Senin, 1 September 2025.

Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap kebijakan tunjangan perumahan serta kegiatan kunjungan kerja DPRD yang dinilai hanya menghamburkan uang rakyat tanpa manfaat nyata bagi masyarakat.

Ketua DPC GRIB JAYA Pemalang, Muliadi, menyampaikan bahwa masyarakat tidak boleh tinggal diam melihat praktik pemborosan anggaran yang dilakukan oleh wakil rakyat.

Menurutnya, setiap kunjungan kerja DPRD menghabiskan anggaran hingga Rp400 juta, dan dalam sebulan bisa mencapai tiga kali kunjungan dengan total sekitar Rp1,2 miliar.

“Diam bukan lagi pilihan. Saatnya rakyat bangkit dan melawan para politisi penghisap uang rakyat,” tegas Muliadi dalam rilis resminya.

Aksi yang akan dimulai pukul 09.00 WIB ini mengusung tema “Menolak Tunjangan Perumahan dan Kunjungan Kerja DPRD Pemalang yang Menghamburkan Uang Rakyat”.

GRIB JAYA mengajak seluruh elemen masyarakat yang peduli untuk turut hadir menyuarakan aspirasi di Gedung DPRD Pemalang.

GRIB JAYA menilai, anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat justru habis untuk fasilitas mewah dan perjalanan wakil rakyat.

Sementara itu, anggota DPRD Pemalang dari Fraksi PKB, Heru Kundhimiarso, saat dimintai tanggapan terkait rencana aksi demo tersebut menyatakan bahwa pihaknya menghormati setiap aspirasi masyarakat.

“Ya silakan saja, tidak apa-apa. Itu hak demokrasi. Siapapun boleh menyampaikan pendapatnya secara terbuka. Kami (DPRD) harus selalu siap untuk dikritisi kinerjanya,” ujarnya.

Oleh karena itu, aksi ini diharapkan menjadi momentum masyarakat Pemalang untuk menyampaikan ketidakpuasan dan menuntut perubahan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending di Hukum