SuaraPemalang.com [SEMARANG] – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat memastikan roda pemerintahan di Kabupaten Pemalang tetap berjalan normal setelah Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan, Wakil Bupati Pemalang, Nurkholes, resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pemalang.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menyampaikan bahwa penunjukan Plt Bupati telah diproses dan ditandatangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Insyaallah sudah ditandatangani, karena begitu ditetapkan (tersangka) harus tidak boleh ada kekosongan,” ujar Sumarno mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jawa Tengah di Gedung Berlian, Semarang, Kamis 30 Juli 2026.
Menurutnya, langkah cepat tersebut diambil agar persoalan hukum yang menimpa kepala daerah tidak mengganggu jalannya pemerintahan maupun pelayanan publik kepada masyarakat.
“Apa pun yang terjadi di pemerintah daerah, yang selalu menjadi catatan adalah jangan sampai mengganggu layanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Selain menunjuk Plt Bupati, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga akan melakukan asesmen terhadap kondisi pemerintahan di Kabupaten Pemalang.
Sumarno mengungkapkan dirinya dijadwalkan bertemu dengan Nurkholes guna memastikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan efektif dan berbagai program pelayanan publik tidak mengalami hambatan.
Di sisi lain, Sumarno menekankan pentingnya menjaga integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, kasus hukum yang kembali menjerat kepala daerah harus menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat untuk menjauhi praktik korupsi.
“Imbauannya tentu saja agar selalu mengedepankan masalah integritas. Integritas itu memang sesuatu yang diungkapkan gampang, tapi pelaksanaannya sulit. Itulah yang harus kita ingatkan terus,” katanya.
Dirinya menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Gubernur Ahmad Luthfi selama ini terus memperkuat langkah pencegahan korupsi dengan menggandeng KPK melalui supervisi dan penguatan tata kelola pemerintahan di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah.
Pengawasan tersebut difokuskan pada sektor-sektor yang dinilai rawan penyimpangan, seperti pengadaan barang dan jasa serta praktik jual beli jabatan.
“Pak Gubernur selalu mengajak KPK melakukan supervisi. Tolong teman-teman benar-benar menegakkan hal-hal yang selama ini sering diingatkan, terutama mitigasi risiko pada pengadaan barang dan jasa maupun praktik jual beli jabatan,” pungkas Sumarno.
Dengan ditunjuknya Nurkholes sebagai Plt Bupati, diharapkan stabilitas pemerintahan di Kabupaten Pemalang tetap terjaga sehingga pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan program pembangunan dapat terus berjalan tanpa kendala di tengah proses hukum yang sedang berlangsung.
Abimanyu***
