SuaraPemalang.com – Forkopimda Kabupaten Pemalang bersama tokoh agama, ormas, LSM, dan berbagai elemen masyarakat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Cipta Kondusifitas.
Bertempat di Ruang Gadri Kabupaten Pemalang, Rakor ini digelar guna memastikan situasi di Pemalang tetap aman dan kondusif. Minggu 31 Agustus 2025
Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati beserta Wakil Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, dan Wakil Bupati Nurkholis, Ketua DPRD Drs. H. Martono, Kapolres AKBP Rendy Setya Permana, Dandim 0711/Pemalang Letkol Inf. Muhammad Arif S., Hub. Int., Kajari Pemalang Muib, serta sejumlah tokoh ormas, LSM, dan tokoh agama.
Bupati Pemalang menegaskan pentingnya dialog sebagai langkah pencegahan terjadinya kericuhan, saat unjuk rasa madarakat.
“Kita sepakat untuk mengedepankan langkah dialog, melakukan patroli besar, dan melibatkan kepala desa dalam menjaga objek vital jika sewaktu-waktu ada aksi massa,” tegasnya.
Sementara itu, Kapolres Pemalang mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi ajakan aksi.
“Keamanan bukan hanya tanggung jawab Forkopimda, tetapi semua elemen masyarakat. Mulai malam ini Polres akan meningkatkan patroli malam,” jelas AKBP Rendy.
Dandim 0711/Pemalang menekankan keterlibatan semua pihak dalam menjaga stabilitas daerah.
“Stabilitas keamanan Pemalang masih terkendali. Namun semua pihak, dari atas hingga bawah, harus terlibat aktif. Penjagaan kantor perlu ditingkatkan, kendaraan dinas diamankan, dan yang terpenting adalah satu persepsi menjaga kondusifitas,” ujarnya.
Dirinya juga menyampaikan bahwa aksi unjuk rasa yang sebelumnya direncanakan beberapa ormas, termasuk tanggal 1 September, telah resmi dibatalkan. Namun potensi aksi pada 4 September mendatang tetap perlu diantisipasi bersama.
Kajari Pemalang menambahkan agar penyampaian aspirasi dilakukan melalui mekanisme resmi.
“Penyampaian aspirasi secara terbuka rawan ditunggangi kepentingan tertentu. Kami mendorong agar aspirasi disampaikan melalui audiensi atau surat, bukan aksi jalanan,” tegas Muib.
Sejumlah ormas seperti NU, Muhammadiyah, FKUB, GRIB Jaya, PSHT, hingga PMII Pemalang menyatakan komitmennya mendukung langkah pemerintah menjaga keamanan. Bahkan sebagian ormas menginstruksikan anggotanya untuk tidak mengikuti aksi unjuk rasa.
Rakor menghasilkan kesepakatan bahwa kondusifitas Pemalang adalah tanggung jawab bersama. Forkopimda bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, dan ormas akan terus memperkuat komunikasi serta membuka ruang dialog guna mencegah potensi instabilitas di wilayah.
***
