SuaraPemalang.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pemalang secara resmi memutuskan untuk mengevaluasi tunjangan perumahan anggota dewan mulai September 2025.
Kebijakan ini berlaku hingga waktu yang belum ditentukan, menyusul adanya pertimbangan untuk memprioritaskan kebutuhan masyarakat di atas kepentingan internal lembaga legislatif.
Ketua DPRD Pemalang, Drs. Martono, menyampaikan langsung keputusan tersebut dalam konferensi pers yang didampingi para wakil ketua dan sejumlah anggota dewan.
Menurutnya, evaluasi tunjangan merupakan hasil dari rapat pimpinan DPRD yang menyepakati adanya urgensi pengalihan anggaran untuk program yang lebih menyentuh kepentingan publik.
“Keputusan ini diambil karena ada hal yang lebih penting bagi masyarakat ketimbang tunjangan perumahan untuk dewan,” tegas Martono.
Tidak hanya tunjangan perumahan, DPRD Pemalang juga memutuskan untuk meniadakan seluruh kegiatan kunjungan kerja (kunker). Langkah ini, lanjut Martono, merupakan bagian dari kebijakan efisiensi anggaran daerah.
“Dengan efisiensi ini, anggaran dapat difokuskan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak, seperti pembangunan dan pelayanan dasar,” ujarnya.
Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah progresif DPRD Pemalang dalam merespons tantangan fiskal daerah sekaligus memperkuat kepercayaan publik.
DPRD Kabupaten Pemalang berharap keputusan ini dapat menjadi contoh bahwa efisiensi anggaran harus dimulai dari internal lembaga pemerintahan.
***
