SuaraPemalang.com – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pemalang Nurkholes menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Komitmen tersebut disampaikan Nurkholes saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kabupaten Pemalang, Selasa (15/9/2026).
Rakor tersebut dihadiri para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, serta para camat se-Kabupaten Pemalang.
Dalam kesempatan itu, Nurkholes mengingatkan jajarannya agar menjadikan rakor sebagai momentum untuk membenahi tata kelola pemerintahan sekaligus mendongkrak kembali kinerja birokrasi.
Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Pemalang sempat mengalami penurunan.
Karena itu, diperlukan langkah bersama untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Hal ini, biar semua OPD bisa menginformasikan kepada siapa saja, bahwa kita berkomitmen tidak melakukan KKN,” tegas Nurkholes.
Dirinya menekankan, capaian pemerintahan yang selama ini sudah berjalan baik tidak boleh membuat jajaran birokrasi berpuas diri.
Evaluasi dan perbaikan harus dilakukan secara berkelanjutan.
Nurkholes meminta seluruh OPD terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berjalan di tempat.
“Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sudah baik harus terus ditingkatkan menjadi lebih baik lagi, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pemalang Bagus Sutopo meminta seluruh peserta rakor segera menindaklanjuti berbagai arahan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.
Tindak lanjut, kata Bagus, tidak hanya dilakukan di lingkungan masing-masing OPD, tetapi juga di wilayah kerja para camat.
“Harapannya peserta bisa mencatat dan melakukan tindak lanjutnya, baik itu di OPD ataupun di wilayah. Dan pada saatnya, kami mohon arahan kepada Plt. Bupati Pemalang pada saat perubahan atau penetapan tahun 2027,” ujar Bagus.
Sekda berharap hasil rakor tidak berhenti sebatas pembahasan di ruang rapat, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi langkah konkret dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan demikian, komitmen membangun birokrasi yang bersih, meningkatkan kinerja aparatur, serta memperbaiki pelayanan publik dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Pemalang.
Abimanyu
