SuaraPemalang.com – Pemerintah Kabupaten Pemalang terus mendorong peningkatan kapasitas desa dalam tata kelola keuangan dan pembangunan.
Hal ini diwujudkan melalui Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025 yang digelar di Pendopo Kabupaten Pemalang, Jumat 22 Agustus 2025. Kegiatan ini diikuti para Kepala Desa dan Camat se-Kabupaten Pemalang.
Workshop dibuka langsung oleh Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, yang menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
“Workshop ini diharapkan membawa dampak positif bagi tata kelola pemerintahan desa, sekaligus menjadi bukti nyata kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten dalam mewujudkan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel,” ujar Bupati Anom.
Ia menambahkan, hadirnya Undang-Undang Desa telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa, terutama dalam menyusun dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara mandiri.
Karena itu, kata Anom, peran aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan desa menjadi sangat penting.
Dalam paparannya, Bupati Anom menegaskan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2025 diarahkan untuk beberapa sektor strategis, di antaranya:
Penanganan kemiskinan ekstrem, dengan alokasi hingga 15% dari Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.
Penguatan desa adaptif terhadap perubahan iklim. Peningkatan layanan dasar kesehatan, termasuk penanganan stunting.
Pengembangan potensi unggulan desa.
Pemanfaatan teknologi menuju percepatan Desa Digital.
Pembangunan berbasis padat karya tunai dengan penggunaan bahan baku lokal.
Tercatat, Dana Desa Kabupaten Pemalang tahun 2025 mencapai sekitar Rp256 miliar, dengan realisasi penyaluran hingga Agustus sudah lebih dari Rp209 miliar atau 81,46% dari total alokasi.
Selain pembukaan, acara juga diisi dengan penyerahan plakat dari BPKP kepada Bupati Pemalang dan narasumber, serta penyerahan plakat dari Bupati Pemalang kepada narasumber.
Usai seremoni, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi panel yang dipandu Asisten Pemerintahan dan Kesra, Tutuko Raharjo. Hadir sebagai narasumber antara lain:
Tenaga Ahli Wakil Ketua Komisi XI DPR RI,
Direktur Advokasi dan Kerjasama Desa dan Pedesaan Kementerian Desa,
Kepala KPPN Tegal,
Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan BPKP.
Bupati Anom berpesan agar para peserta tidak hanya mengikuti workshop, tetapi juga menerapkannya di lapangan demi terwujudnya desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.
***
