SuaraPemalang.com – Bupati Pemalang Anom Widiyantoro melaunching Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2025 di halaman Kantor Dinas Perhubungan Pemalang, Rabu, 23 Oktober 2025.
Kegiatan ini menjadi langkah awal Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam mempercepat realisasi berbagai program prioritas sekaligus menegaskan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyerahkan sejumlah bantuan dan penghargaan, di antaranya sertifikat tanah milik Pemerintah Daerah dari Kepala Kantor Pertanahan, bantuan sosial untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tahun 2025, serta kursi roda untuk penyandang cerebral palsy, Nur Iman, warga Desa Pener.
Bantuan lain yang diberikan antara lain pembangunan jalan produksi di Desa Gombong Kecamatan Belik, Desa Penakir, dan Desa Gambuhan Kecamatan Pulosari, pembangunan gudang penyimpanan dan pengolahan tembakau di Desa Gombong, tiga unit mobil operasional untuk pondok pesantren, serta seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP negeri maupun swasta di Kabupaten Pemalang.
Untuk penghargaan, Kementerian Pertanian menyerahkan empat unit sepeda motor kepada Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) berprestasi, disusul dengan penghargaan Porsema XIII Tingkat Provinsi Jawa Tengah yang digelar oleh LP Ma’arif PWNU di Wonosobo.
Bupati Anom juga meresmikan beberapa program unggulan APBD 2025, yaitu Traffic Control Center (TCC) di enam titik, Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA), Dashboard Eksekutif, serta PINDAI SITAPAK (Pemberdayaan Intelijen dan Agen Informasi dalam Sistem Antisipasi Penanganan Konflik).
Dalam sambutannya, Bupati berharap kegiatan launching semacam ini bisa menjadi agenda rutin setiap bulan atau tiga bulan sekali agar pelaksanaan kegiatan semakin efektif.
“Mari bersama mengawal pembangunan dengan semangat kolaboratif, sinergi, dan niat tulus untuk kebaikan kita semua,” ujar Anom.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Pemalang, Tetuko Raharjo, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen transparansi pemerintah daerah, sekaligus sarana sosialisasi program prioritas APBD kepada masyarakat luas.
Abi***
