SuaraPemalang.com|Pemalang – Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang patut dipertanyakan kinerjanya dalam menangani konflik antara FPI dan PWI-LS di Pegundan, Petarukan. Bantuan uang pengobatan senilai Rp 21.647.000 yang diberikan kepada korban bentrokan berdarah justru ditolak oleh PWI-LS karena dianggap sebagai bentuk pencitraan murahan.
Pada hari Senin, 4 Agustus 2025, di kabupaten Pemalang, Ketua PWI-LS Pemalang, Wahyudin, melalui juru bicara Divisi Seni dan Budaya, Andi Rustono, dengan tegas menyatakan bahwa PWI-LS tidak membutuhkan bantuan yang penuh kepentingan politik.
Langkah Pemda yang menggelar konferensi pers sebelum memberikan bantuan kepada korban juga dikecam keras oleh Andi. Menurutnya, hal tersebut tidak tulus dan hanya menunjukkan ambisi Bupati mempertahankan citra di tengah krisis sosial.
Kehadiran Bupati Pemalang di atas panggung Tabligh Akbar bersama Habib Rizieq juga dipertanyakan karena menunjukkan keberpihakan yang terang-terangan. PWI-LS Pemalang menyerukan agar Bupati bersikap lebih bijak, netral, dan fokus pada penyelesaian konflik secara adil.
Dalam situasi seperti ini, Bupati seharusnya menjadi penengah, bukan mempertegas posisi di tengah masyarakat yang sedang terbelah. PWI-LS Pemalang berharap Bupati dapat memperbaiki diri dan fokus pada penyelesaian konflik secara adil, bukan terjebak dalam politik pencitraan yang tidak berguna.
Dengan demikian, masyarakat dapat merasa aman dan terlindungi, bukan malah semakin terbelah dan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Maka dari itu, Bupati Pemalang harus lebih bijak dalam menangani konflik dan tidak terjebak dalam politik pencitraan yang tidak berguna.
Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang harus lebih fokus pada penyelesaian konflik secara adil dan tidak mempertegas posisi di tengah masyarakat yang sedang terbelah. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa aman dan terlindungi.
