SuaraPemalang.com – Dugaan pengondisian vendor dan pembagian fee dalam pengadaan bantuan perlengkapan alat tulis sekolah (Simenulis) di Kabupaten Pemalang senilai Rp4 miliar lebih mulai menjadi sorotan.
Dugaan tersebut mencuat setelah beredar pesan WhatsApp berisi instruksi penggunaan vendor tertentu kepada sekolah penerima bantuan di sejumlah Daerah Binaan (Dabin).
Dalam pesan tersebut, sekolah di Dabin A diarahkan menggunakan vendor Intan Pariwara dan Karya Dua Riski. Sementara Dabin B disebut diarahkan menggunakan Ahaba dan Gramedia Pantura.
Pemesanan kelas 1 dan kelas 2 dibagi kepada vendor-vendor tersebut, dengan arahan agar transaksi dilakukan melalui SIPLah setelah dana bantuan cair.
Selain dugaan pengarahan vendor, beredar pula informasi mengenai pembagian fee sebesar Rp15.000 hingga Rp20.000 per paket.
Pihak sekolah disebut mendapatkan bagian sekitar Rp5.000 hingga Rp7.000, sedangkan sisanya diduga dialokasikan kepada sejumlah pihak yang dikaitkan dengan KWK, Dinas Pendidikan, dan KKKS.
Menanggapi dugaan tersebut, Ketua KWK Comal, Rustono, memberikan klarifikasi melalui pesan singkat WhatsApp, dirinya membantah menerima uang dari penyedia proyek Simenulis.
“Oh…. saya sebagai KWK sampai detik ini saya tidak menerima apapun dari penyedia proyek Simenulis,” tulis Rustono dalam pesan WhatsApp.
Sementara itu, berdasarkan dokumen daftar penerima bantuan, program Simenulis mencakup 742 satuan pendidikan dengan total 44.003 siswa kelas 1 dan 2. Nilai bantuan tercatat sebesar Rp91.000 per siswa, dengan total anggaran mencapai Rp4.004.273.000.
Munculnya instruksi penggunaan vendor dan dugaan pembagian fee ini menjadi alasan perlunya keterbukaan dari Dinas Pendidikan, K3S/KKKS, serta vendor yang namanya tercantum dalam pesan WhatsApp.
Publik kini menunggu penjelasan mengenai siapa yang menentukan vendor, bagaimana mekanisme pengadaan dilakukan, serta apakah benar terdapat pembagian fee dalam program bantuan pendidikan tersebut.
Abimanyu
