SuaraPemalang.com – Dugaan pengondisian penyedia atau vendor dalam program bantuan pemerintah berupa perlengkapan sekolah (Simenulis) untuk siswa Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Pemalang mulai mencuat.
Dugaan tersebut menjadi sorotan setelah beredarnya pesan WhatsApp yang berisi arahan pembagian vendor pemesanan kepada sejumlah anggota Daerah Binaan (Dabin).
Dalam pesan yang beredar, terdapat arahan agar sekolah di Dabin A memesan perlengkapan Simenulis melalui dua vendor tertentu, yakni Intan Pariwara dan Karya Dua Riski.
Pembagian pemesanan bahkan disebut telah diatur berdasarkan tingkatan kelas. Kelas 1 diarahkan memesan melalui Intan Pariwara, sedangkan kelas 2 melalui Karya Dua Riski. Namun, terdapat pula opsi sebaliknya, dengan pembagian vendor yang ditukar.
Pesan tersebut juga menyebutkan bahwa sekolah diminta segera membuat pemesanan melalui SIPLah menggunakan vendor yang telah ditentukan setelah dana bantuan dicairkan.
Sementara untuk Dabin B, pembagian vendor disebut menggunakan pola kebalikan dari Dabin A, pola tersebut terjadi hampir diseluruh Dabin baik di Kecamatan Pemalang, Taman dan Kecamatan lainya.
Tak hanya persoalan penentuan vendor, dugaan lain yang turut menjadi perhatian adalah adanya pembagian fee dari hasil penjualan perlengkapan sekolah tersebut.
Dalam informasi yang beredar, pembagian fee disebut-sebut melibatkan sejumlah pihak, di antaranya KWK, KKKS, hingga Dinas Pendidikan.
Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, Ketua KKKS Kabupaten Pemalang, Henri Prayogo, mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut.
Henri Prayogo menyampaikan bahwa kapasitas dirinya yang kebetulan sebagai Ketua KKKS hanya sebatas mengurusi kegiatan perlombaan saja.
“Kami hanya bisa mengkonfirmasi sesuai dengan kapasitas kami, yang berkaitan dengan SD kami sendiri. Maaf Mas, kapasitas saya hanya sebagai ketua KKKS, hanya mengurus lomba-lomba yang diamanahkan kepada kami,” tegasnya.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak KWK maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang belum berhasil dimintai keterangan terkait dugaan pengondisian vendor dan pembagian fee tersebut.
Munculnya informasi ini diharapkan menjadi perhatian pihak terkait untuk melakukan klarifikasi dan penelusuran secara transparan.
Terlebih, program bantuan perlengkapan sekolah menggunakan anggaran pemerintah yang semestinya dilaksanakan sesuai ketentuan, mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta memberikan manfaat maksimal bagi peserta didik.
Abimanyu
