SuaraPemalang.com – Pemerintah Kabupaten Pemalang menyiapkan langkah strategis dalam percepatan pembangunan daerah melalui rencana pinjaman daerah sebesar Rp200 miliar yang akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan penguatan fasilitas kesehatan.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Pemalang Nurkholes saat membacakan Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun 2025, dalam Rapat Paripurna DPRD Pemalang, Senin (13/10/2025).
Dalam sambutannya, Wabup Nurkholes menyampaikan apresiasi terhadap seluruh pandangan dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD yang dinilai mencerminkan kepedulian terhadap peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pembangunan di Kabupaten Pemalang.
“Tercatat ada 76 item pandangan, pertanyaan, dan saran dari fraksi-fraksi DPRD. Semuanya menjadi bahan penting bagi kami untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Nurkholes di hadapan anggota dewan.
Wabup Nurkholes menjelaskan, sesuai hasil perhitungan kemampuan keuangan daerah berdasarkan Debt Service Coverage Ratio (DSCR), rencana pinjaman daerah Pemalang ditetapkan sebesar Rp200 miliar dari semula Rp290 miliar.
Adapun rencana penggunaannya yaitu:
Rp55 miliar untuk pembangunan lanjutan dan pengadaan alat kesehatan di RSUD Randudongkal.
Rp145 miliar untuk pembangunan jalan pada ruas-ruas strategis di berbagai wilayah Kabupaten Pemalang.
“Prioritas pembangunan jalan ini didasarkan pada kondisi kerusakan, tingkat konektivitas antardesa dan kecamatan, serta perannya dalam mendukung distribusi barang dan jasa. Kami ingin manfaat pembangunan infrastruktur dapat dirasakan masyarakat secara merata dan berkelanjutan,” jelasnya.
Selain pembangunan jalan, Pemkab Pemalang juga terus menuntaskan proyek City Walk Pemalang yang ditargetkan rampung 100 persen pada akhir tahun 2025. Saat ini telah dilakukan pekerjaan overlay sepanjang 2,6 kilometer di sisi utara, meliputi pemasangan lantai granit, drainase, dan ducting utilitas.
Selanjutnya, pekerjaan akan dilanjutkan ke sisi selatan dengan penataan penerangan, street furniture, dan penghijauan kawasan agar City Walk menjadi ruang publik representatif dan nyaman bagi masyarakat.
Dalam upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah, Nurkholes juga memaparkan sejumlah strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026, di antaranya:
1. Penyusunan basis data pajak dan retribusi daerah untuk mengetahui potensi riil.
2. Penyesuaian tarif pajak dan retribusi dengan tetap memberikan insentif bagi masyarakat yang taat pajak.
3. Peningkatan mutu pelayanan publik melalui sistem yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
“Kami berkomitmen menjaga efisiensi, transparansi, serta kolaborasi dengan DPRD agar setiap rupiah dalam APBD benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat Pemalang,” tegasnya.
Sebagai penutup, Nurkholes menyerahkan Buku Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Pemalang terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 kepada pimpinan DPRD sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen eksekutif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada hasil.
***
