Suarapemalang.com|Pemalang – Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU TR) Kabupaten Pemalang menggelar Dialog Interaktif dalam program Bincang OPD di Radio Swara Widuri 87.7 FM Pemalang.
Acara ini dihadiri oleh tiga narasumber, yaitu Kabid Bina Marga Yugo Pranoto, Kabid Sumber Daya Air Muhammad Riza Fahlefi, dan Kabid Jasa Konstruksi, Cipta Karya dan Tata Ruang Dirta Andilala.
Yugo Pranoto menjelaskan bahwa program “Jalan Halus Merata” akan dilakukan melalui rekonstruksi jalan yang penanganannya cukup berat dan pemeliharaan rutin untuk penanganan jalan yang kondisinya level sedang.
Ada 8 Unit Pelaksana Jalan dan Jembatan (UPJI) yang tersebar di seluruh Kabupaten Pemalang.
Menurut Yugo, terdapat 305 ruas jalan di Kabupaten Pemalang yang masuk dalam kategori jalan kabupaten dengan panjang total 765,72 km. Pada akhir tahun 2024, kondisi jalan yang baik mencapai 75,5% atau sekitar 574,70 km.
Pihaknya akan mempertahankan kondisi kemantapan jalan ini melalui kegiatan pemeliharaan rutin.
Yugo juga menyebutkan bahwa pihaknya memiliki target untuk menangani 191 km jalan melalui rekonstruksi secara bertahap mulai tahun 2025 hingga 2030. Ditargetkan per tahun yang harus ditangani kurang lebih sekitar 38 km.
Untuk tahun ini, beberapa penanganan yang akan dilakukan adalah penataan wajah kota mulai dari exit tol Gandulan sampai ke Pasar Beji, Jalan Jenderal Sudirman mulai Pasar Beji sampai Alun-alun, dan rencana pembuatan city walk di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman sampai Pegadaian.
Tujuan city walk adalah peningkatan ruang publik di pusat kota, peningkatan ekonomi lokal melalui penataan kawasan pertokoan menjadi nyaman dan tertib, serta meningkatkan kenyamanan para pejalan kaki.
Selain itu, Yugo juga menjelaskan bahwa ada beberapa ruas jalan yang akan ditangani terkait rob dan ketahanan pangan, seperti ruas Blendung-Kertosari, Mojo-Blendung, Tasikrejo-Pamutih, Belik-Watukumpul, Petarukan-Gondang, Jebed-Kendalsari, Karangbrai-Jatiroyom, dan Blimbing-Kebandaran. Total anggaran rekonstruksi adalah sekitar 63 milyar.
Sementara itu, Kabid Sumber Daya Air (SDA) Muhammad Riza Fahlevi menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya air tidak dibatasi administratif.
Artinya, air dari hulu ke hilir mengalir tanpa mengenal batas administratif. Pengelolaan sumber daya air di Indonesia dibagi menjadi beberapa kewenangan, yaitu kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten.
Riza juga menjelaskan bahwa ada 5 poin penting dalam pengelolaan sumber daya air, yaitu kebijakan untuk konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak, peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air, serta peningkatan kinerja pengelolaan sistem informasi sumber daya air.
Kabid Jasa Konstruksi, Cipta Karya dan Tata Ruang Dirta Andilala menyampaikan bahwa bidangnya mengelola 8 program dari 11 program di DPU TR Kabupaten Pemalang.
Salah satu tugas utama adalah bagaimana menata bangunan gedung di Kabupaten Pemalang sekaligus terkait dengan persetujuan bangunan gedung dan layak fungsi dari bangunan. Bidangnya juga memberdayakan sektor jasa konstruksi baik dari segi tenaga kerja maupun dari segi pengusaha melalui kegiatan pembinaan dan sertifikasi untuk tenaga jasa konstruksi.
