SuaraPemalang.com – Dunia pendidikan di Kabupaten Pemalang kembali gaduh. Setelah kasus iuran Rp200,- ribu program Inspiring Teacher yang dihentikan karena bermasalah,
kini muncul dugaan pungutan liar (pungli) baru kali ini menyeret ratusan lembaga TK dan PAUD Pertiwi se-Kabupaten Pemalang.
Informasi yang beredar menyebutkan, setiap lembaga dipungut Rp300,- ribu untuk proses “penggabungan lembaga” dan pembuatan berkas Kemenkumham.
Jika benar adanya sefikitnya ada 162 lembaga, TK/PAUD Pertiwi maka dana yang terkumpul bisa menembus angka puluhan juta rupiah.
Adapun dugaan yang menginisiasi adalah dua lembaga yakni Yayasan Dian Dharma (YDD) dan Ikatan Guru Dian Dharma (IGDD). Keduanya disebut berada di bawah kendali mantan istri Sekda Pemalang.
Sejumlah sumber di lapangan mengaku, pungutan tersebut dilakukan atas nama administrasi legalitas lembaga TK Pertiwi.
Namun di sisi lain, ada dugaan tekanan halus kepada para kepala lembaga agar tidak menolak dan harus menurut saja.
“Kalau tidak ikut, nanti lembaga kami tidak diakui,” ujar salah satu pengelola TK/PAUD yang enggan disebutkan namanya.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Ismun Hadiyo, melalui Kepala Bidang pembinaan PAUD dan DIKMAS Indra Sulistiono mengatakan,
Bahwa kaitan hal tersebut pihak dinas tidak tau menau, mengingat kebijakan tersebup mutlak ada di lembaga organi sasi masing-masing,
“Pengelolaan Pendidikan apabila dikelola oleh masyarakat melalui wadah yayasan atau apapun namannya, maka kebijakan pengelolaan pendidikan tersebut menjadi tanggung jawab yayasan. Baik dalam hal pengelolaan pendanaan, pendidik dan tenaga pendidikan maupun kebijakan yang bersumber dari anggaran diluar pemerintah”. ujarnya
Namun demikian Indra menegaskan bahwa apa bila di kemudian hari muncul permasalahan dan penggunaan anggaran tidak sesuwai pos yang sudah di tentukan Dinas akan menindak tegas.
“Tetapi apabila menyangkut pengelolaan pendanaan yang bersumber dari pemerintah maka harus berpedoman kepada regulasi yang berlaku. apa bila meyalahi ketentuan maka akan kami tindak tegas”, tegasnya.
Prinsip dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang tidak memilik kewenangan dan tidak bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukan oleh yayasan tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, Upaya konfirmasi kepada pihak pengurus lembaga YDD dan IGDD juga belum mendapat tanggapan, dikarnakan keduapihak tersebut sulit di temui di kantornya.
Sementara publik menunggu langkah tegas Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, untuk menelusuri praktik yang berpotensi mencoreng wajah pendidikan di daerah Kabupaten Pemalang.
Dari kejadian tersebut timbul pertanyaan siapakah otak di balik wacana oenyatuan legalitas lembaga Pertuwi mengingat masing-mading lembaga sejatinya sudah kantongi legalitas Kemenkumham.
Dunia pendidikan Pemalang kini kembali berada di dua persimpangan: Bersih dari pungli, atau dibiarkan jadi tradisi.
***
