Kebijakan Modernisasi Bisa Bikin Pengadaan Barang Rp 440 T Lebih Efisien


0

Suarapemalang.com, Jakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) menyatakan perlu ada kebijakan yang mampu mendorong efisiensi dan efektivitas pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L). Alasannya, nilai pengadaan barang dan jasa seluruh K/L sekitar Rp 440 triliun setiap tahun. 

Kepala LKPP, Agus Prabowo menegaskan, pengadaan bukan sekadar melakukan pemilihan penyedia, tapi juga ada beberapa keluaran penting yang harus diperhatikan. Hal tersebut akan mendorong para pemangku kepentingan untuk ikut terlibat dalam program modernisasi pengadaan.

“Belanja pemerintah harus dilakukan secara efisien dan efektif, berorientasi pada public delivery, dan memberikan kualitas barang atau jasa yang baik, dan menciptakan kompetisi yang adil,” kata dia dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (13/3/2018). 

Sementara itu, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Yanuar Nugroho menyatakan, dalam tiga tahun terakhir, sekitar 25 persen komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah anggaran pengadaan barang dan jasa. Namun hambatan terbesar dari modernisasi pengadaan adalah pada hal paradigma posisi strategis pengadaan.

“Secara bisnis proses, pengadaan masih bersifat ad hoc atau disambi, tanpa ada strategi pengadaan, dan tanpa ukuran kinerja yang berorientasi value of money,” terangnya.

Beberapa akar masalah yang berhasil diidentifikasi dan dianggap  realistis untuk bisa diurai, antara lain struktur kelembagaan pengadaan barang dan jasa yang diterapkan sama di seluruh K/L, meskipun masing-masing K/L memiliki kompleksitas pengadaan yang berbeda-beda.

“Struktur kementerian yang memiliki anggaran pengadaan ratusan triliun rupiah sama dengan struktur kementerian yang memiliki anggaran pengadaan beberapa triliun rupiah,” ujar Yanuar.

LKPP menyadari pentingnya penyesuaian antara insentif dengan beban kerja. Saat ini, kementerian kesulitan mencari pegawai yang mau berprofesi di pengadaan barang dan jasa karena beban kerja dan risiko kerja yang tinggi serta tidak ada jenjang karier yang jelas.

Solusi yang berhasil dirumuskan adalah pemerintah perlu merevisi Peraturan Presiden Nomor 7/2015 untuk mengurai masalah struktur dan merevisi PermenPAN-RB 77/2012. Tujuannya untuk meningkatkan kelas jabatan pengelola pengadaan.

Bila segera terimplementasi, terobosan ini akan berdampak pada pelayanan publik yang dirasakan masyarakat serta penyerapan anggaran yang lebih baik. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja pemerintah.

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto menekankan pentingnya penguatan kelembagaan dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) di bidang pengadaan. Kejelasan peran bagi institusi pengadaan akan meningkatkan akuntabilitas, tanggung jawab, dan kinerja atau tingkat layanan.

“Dengan adanya hal tersebut, sangat penting adanya tenaga profesional pengadaan barang dan jasa yang berkualitas dan kompeten dengan sistem karier, serta penghargaan dan remunerasi yang kompetitif,” pungkasnya. 

Source link


Like it? Share with your friends!

0

0 Comments

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Choose A Format
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Countdown
The Classic Internet Countdowns
Open List
Submit your own item and vote up for the best submission
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Meme
Upload your own images to make custom memes
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Audio
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Image
Photo or GIF
Gif
GIF format